Jabaran Singkat Tentang Administrasi Pemerintahan Gampong

PANGODEAH.DESA.ID – Secara garis besar, Administrasi Pemerintahan Desa atau Gampong telah diatur dalam perundang-undangan. Pada undang-undang no.6 tahun 2014 tentang kewajiban pemerintah desa untuk melaksanakan tertib administrasi. Karena, ini menyangkut data dan informasi terkait masyarakat desa tersebut. Setidaknya, ada 5 jenis Administrasi Pemerintahan Desa. Mari satu persatu kita kupas bersama.

Administrasi Umum

Pencatatan memang merupakan hal wajib dan wajar dalam sebuah kelembagaan. Tak beda dengan halnya yang terjadi pada pemerintahan gampong. Salah satu pencatatan yang lazim dilakukan adalah tentang administrasi umum yang dicatat dalam buku administrasi umum. Dalam bagian ini, meliputa berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerinta gampong.Baik yang memiliki kaitan langsung dengan masyarakat, maupun yang tidak ada kaitannya langsung dengan masyarakat gampong. Sebut saja pencatatan data inventaris kantor gampong, kegiatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hingga laporang rumah tangga kantor keuchik.

Administrasi Penduduk
Nah, ini merupakan hal yang umum dan seringkali ditemui. Khususnya digampong yang sedang berkembang dan memiliki banyak pendatang, biasanya akan seringkali dikunjungi oleh kader atau wakil dari kantor keuchik yang melakukan pendataan penduduk.

Ini bukan hanya untung jumlah perkembangan penduduk setiap kurun waktu tertentu, namun juga untuk melihat tingkat kesejahteraan, status dalam masyarakat dan lain sebagainya. Pendataan penduduk secara rutin dilakukan setiap 3 tahun sekali, diluar sensus penduduk dan akan dilakukan kembali jika dibutuhkan.

Administrasi Keuangan
Beberapa tahun terakhir, pemerintah sedang getol melakukan pembangunan desa. Untuk melancarkan proses pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, pemerintah pusat melalui kementerian desa dan PDTT, bersama dengan pemerintah daerah menggulirkan dana desa. Yang tentu saja jumlahnya tak sedikit.
Dana desa ini sepenuhnya digunakan untuk mendukung beberapa program pemerintah gampong. Dan semua ini harus dirangkum dalam sebuah laporang keuangan sebagai pertanggung jawaban.

Selain itu, administrasi keuangan juga berisi tentang catatan keluar-masuknya dana rumah tangga kantor keuchik. Seperti pada lembaga pada umumnya, administrasi keuangan bukan hal yang sepele. Bahkan terbilang sangat krusial.

Bagaimana tidak, dalam administrasi keuangan, harus tertera secara lengkap, dari mana asal-usul setiap rupiah yang masuk. Juga, kemana saja rupiah-rupiah itu tersalurkan.
Sedangkan, APB desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa datang dari berbagai arah, seperti pendapat desa murni, pajak, dana dari pusat dan pemerintah daerah, Pinjaman Desa hingga hibah. Dan setiap tahunnya, Keuchik Gampong bersama dengan Tuha Peut Gampong melakukan rapat koordinasi untuk menentukan APBG dengan dasar Peraturan Gampong.

Administrasi Pembangunan

Setelah mengalami pembaharuan, Undang-undang pemerintahan gampong mengatur tentang beberapa tugas pokok pemerintah gampong. Seperti untuk menyusun program unggulan, memberntu Badan Usaha Milik Gampong, pembuatan embuh disetiap gampong untuk menampung air hujan, dan pembanguna sarana olahraga. Semua itu, untuk kepentingan masyarakat.

Dalam administrasi pembangunan, nyatanya tak hanya mencatat tentang pembangunan infrasutruktur secara fisik saja. Katakanlah, gedung, jalan, koperasi, perpustakaan dan lain sebagainya. Namun, juga pembangunan mental warga dengan memberdayakan masyarakat dengan berbagai pelatihan dan mengasah keahlian. Seperti pembuatah kerajinan tangan atau prakarya, memasak, daur ulang sampah, dan melalui BUMG.
Administrasi Menyangkut TPG (Tuha Peut Gampong )

Administrasi pemerintahan gampong juga tak dapat dipisahkan dengan kerjasama antara Pemerintah gampong (keuchik dan perangkat gampong) dengan TPG (Tuha Peut Gampong ). Selain untuk membuat peraturan gampong, TPG juga memiliki tugas pokok untuk melayani masyarakat secara langsung. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota TPG, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti Kepala Dusun, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat hingga pemuka agama, wajib dicatat dalam adimistrasi pemerintahan gampong.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan